Hadirnya ketetapan hukum dan Undang-Undang dalam sebuah wilayah maupun negara sudah seharusnya memberikan ketenagan untuk para masyarakat yang tinggal didalamnya. Produk-produk hukum tersebut tidak hanya memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat tapi juga memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana maupun kriminalitas lainnya.

Terlebih apabila produk-produk hukum tersebut diintegrasikan dengan ajaran-ajaran serta hukum yang ditetapkan oleh agama dalam wilayah tersebut. Jainuddin menyimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai representasi negara telah memperlihatkan hubungan yang dapat ditelaah setidaknya melalui tiga paradigma. Pertama, paradigma yang memandang bahwa relasi agama dan negara bersifat integrated, karenanya negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan; Kedua,  paradigma  yang  memandang  bahwa relasi agama dan negara bersifat simbiotik yakni berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan kekuasaan negara agama dapat berkembang sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengannya negara akan berkembang dalam bimbingan etika dan moral; Ketiga, paradigma sekuleristik yang menolak adanya relasi agama dan negara baik secara integralistik maupun relasi secara simbiotik.

 Maka di awal jurnal kali ini Hajairin mencoba menjelaskan tentang peradilan pidana terintegrasi; yang hal tersebut memang dianggap sangat diperlukan, sebab singkronisasi substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum menjadi upaya dalam mewujudkan penegakan hukum pidana berkeadilan. Singkronisasi subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum.

Pada pembahasan selanjutnya Muh. Yunan Putra juga mencoba menjelaskan tentang pentingnya masyarakat menghormati dan menghargai orang lain yang walaupun hal tersebut terkadang membutuhkan pengorbanan secara pribadi, terkhusus dalam kaitannya dengan ibadah bahkan meskipun ketentuan telah ditetapkan oleh peraturan atau Undang-Undang. Inilah yang disebut dengan keharmonisan dalam bermasyarakat, beragama demi terciptanya kehidupan yang berkeadilan.

Syarif Hidayatullah juga melalui tulisannya menjelaskan bahwa pentingnya masyarakat belajar dan melihat kembali konsep peraturan pemerintah dan Undang-Undang agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam hal pernikahan; yang pada akhirnya akan merugikan diri secara pribadi. Konteks nikah di bawah tangan masih mengalami kesenjangan akan pentingnya pernikahan tersebut dicatatkan guna dapat mengakomodir terkait kewarisan. Terlebih dalam sistem kewarisan tersebut memerlukan syarat agar dapat seseorang tersebut mendapatkan bagian waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yakni adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan.

Tentang kewarisan ini, kembali dikupas oleh Zuhrah, Juhriati dan Husnatul Mahmudah yang walaupun lebih terkhusus kepada masyarakat Bima; Dari penelusuran mereka tentang aktualisasi Sasu’u Salemba dalam pembagian warisan masyarakat Bima adalah terungkapnya metode pembagian warisan masyarakat Bima yang plural dimana terjadi berbagai macam sudut pandang masyarakat pada masalah pembagian warisan dan menganggap bahwa Sasu’u Salemba adalah metode pembagian warisan orang tua jaman dulu sehingga tidak relevan lagi dengan generasi saat ini.

Berbeda dengan M. Arif Al kausari yang mencoba menelaah dan menganalisis tentang fatwa DSN-MUI no. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyȃrakah Mutanȃqisah, menurutnya Inovasi atau pengembangan ijtihad terhadap produk-produk atau akad semacam ini (janji jual beli diawal akad ditambah dengan akad sewa menyewa) sangat membantu perkembangan perbankan syari’ah, karena akan dapat menawarkan beragam produk pembiayaan kepada nasabah sekaligus memberikan keuntungan yang cukup kompetitif.

Published: 2021-03-08