• Maret
    Vol 5 No 1 (2021)

    Hadirnya ketetapan hukum dan Undang-Undang dalam sebuah wilayah maupun negara sudah seharusnya memberikan ketenagan untuk para masyarakat yang tinggal didalamnya. Produk-produk hukum tersebut tidak hanya memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat tapi juga memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana maupun kriminalitas lainnya.

    Terlebih apabila produk-produk hukum tersebut diintegrasikan dengan ajaran-ajaran serta hukum yang ditetapkan oleh agama dalam wilayah tersebut. Jainuddin menyimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai representasi negara telah memperlihatkan hubungan yang dapat ditelaah setidaknya melalui tiga paradigma. Pertama, paradigma yang memandang bahwa relasi agama dan negara bersifat integrated, karenanya negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan; Kedua,  paradigma  yang  memandang  bahwa relasi agama dan negara bersifat simbiotik yakni berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan dan juga saling menguntungkan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan kekuasaan negara agama dapat berkembang sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengannya negara akan berkembang dalam bimbingan etika dan moral; Ketiga, paradigma sekuleristik yang menolak adanya relasi agama dan negara baik secara integralistik maupun relasi secara simbiotik.

     Maka di awal jurnal kali ini Hajairin mencoba menjelaskan tentang peradilan pidana terintegrasi; yang hal tersebut memang dianggap sangat diperlukan, sebab singkronisasi substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum menjadi upaya dalam mewujudkan penegakan hukum pidana berkeadilan. Singkronisasi subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum.

    Pada pembahasan selanjutnya Muh. Yunan Putra juga mencoba menjelaskan tentang pentingnya masyarakat menghormati dan menghargai orang lain yang walaupun hal tersebut terkadang membutuhkan pengorbanan secara pribadi, terkhusus dalam kaitannya dengan ibadah bahkan meskipun ketentuan telah ditetapkan oleh peraturan atau Undang-Undang. Inilah yang disebut dengan keharmonisan dalam bermasyarakat, beragama demi terciptanya kehidupan yang berkeadilan.

    Syarif Hidayatullah juga melalui tulisannya menjelaskan bahwa pentingnya masyarakat belajar dan melihat kembali konsep peraturan pemerintah dan Undang-Undang agar tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya dalam hal pernikahan; yang pada akhirnya akan merugikan diri secara pribadi. Konteks nikah di bawah tangan masih mengalami kesenjangan akan pentingnya pernikahan tersebut dicatatkan guna dapat mengakomodir terkait kewarisan. Terlebih dalam sistem kewarisan tersebut memerlukan syarat agar dapat seseorang tersebut mendapatkan bagian waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yakni adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan.

    Tentang kewarisan ini, kembali dikupas oleh Zuhrah, Juhriati dan Husnatul Mahmudah yang walaupun lebih terkhusus kepada masyarakat Bima; Dari penelusuran mereka tentang aktualisasi Sasu’u Salemba dalam pembagian warisan masyarakat Bima adalah terungkapnya metode pembagian warisan masyarakat Bima yang plural dimana terjadi berbagai macam sudut pandang masyarakat pada masalah pembagian warisan dan menganggap bahwa Sasu’u Salemba adalah metode pembagian warisan orang tua jaman dulu sehingga tidak relevan lagi dengan generasi saat ini.

    Berbeda dengan M. Arif Al kausari yang mencoba menelaah dan menganalisis tentang fatwa DSN-MUI no. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyȃrakah Mutanȃqisah, menurutnya Inovasi atau pengembangan ijtihad terhadap produk-produk atau akad semacam ini (janji jual beli diawal akad ditambah dengan akad sewa menyewa) sangat membantu perkembangan perbankan syari’ah, karena akan dapat menawarkan beragam produk pembiayaan kepada nasabah sekaligus memberikan keuntungan yang cukup kompetitif.

  • Oktober
    Vol 4 No 2 (2020)
  • Maret
    Vol 4 No 1 (2020)
  • Oktober
    Vol 3 No 2 (2019)
  • Maret
    Vol 3 No 1 (2019)
  • Oktober
    Vol 2 No 2 (2018)
  • Maret
    Vol 2 No 1 (2018)

    Pada Jurnal edisi kali ini, membahas mengenai konsep hukum atas keadaan sosial maupun mengenai hukum secara formil yang diterapkan baik dalam ranah peradilan dan masyarakat dalam memehami konsep hukum secara umum, hal ini terlihat kajian penelitian baik di awali dengan konsep hukum yang dilihat dari ranah sosial oleh Syarif Hidayatullah dengan judul Nikah Bawah Tangan Atas Tuduhan Zina (Qadhaf) Perspektif Sosiologi Hukum, selain itu kajian dalam konsep hukum tentang realitas penerapan dibahas oleh Yayuk Kusumawati dengan tema Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur dan Tindakan Kondusif Perlindungan HAM; Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah dengan judul Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia); dan Analisis Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak oleh M Ahmad R. Selain dalam konsep hukum positif, dalam konsep kajian keislaman di bahas juga, yang mana terdapat tiga penulis yang menganggat kajian yakni, Al-Robin dengan kajian Problematika Hukum Pembagian Waris Dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni, lalu dari Muhammad Ilham dengan kajian Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam, terakhir oleh Muhammad Yunan Putra dengan fokus kajian Talfiq dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-pandangan Ulama Fikih. semua tema tersebut menjadi poin kajian dalam edisi jurnal kali ini, dengan melihat sejauhmana konsep hukum yang ada di Indonesia baik kajian fokus pada hukum positif, hukum Islam, maupun interaksi hukum dengan masyarakat menjadikan kajian pada edisi kali ini menarik untuk diteliti dan dikaji.

  • Oktober
    Vol 1 No 2 (2017)
    Mengawali pembahasan dalam edisi kedua ini, Yayuk Kusumawati membahas mengenai representasi hukum dalam merekayasa. Representasi hukum bisa dari berbagai aspek, melalui pembahasan Rafik Patrajaya, tentang hak dalam perspektif kajian undang-undang mengenai hukum keluarga, dimana menjabarkan bagaimana penjaminan hak istri serta hak anak. Persoalan mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan berkaitan erat dengan persoalan gender, hal ini dipertegas oleh Nur Adilah Mahyadin dalam pembahasan mengenai pendekatan gender dalam studi Islam. Mengenai perkawinan dikuatkan lagi oleh kajian dari Muhammad Ilham yang menitikberatkan mengenai konteks perkawinan sirri yang marak diperdebatkan. Selain itu kajian ini dipertegas lagi oleh Armawansyah, yang mengkaji hal yang sama namun menitikberatkan pada konteks akibat hukum baik itu perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kajian Hukum Islam, apalagi pernikahan berhubungan erat pula mengenai persoalan waris, hal ini dikaji lagi oleh Nuzha, yang mana mengenai persoalan hutang dalam konsep waris, serta perspektif wasiat wajibah. Selanjutnya dalam kajian lain yang ditulis oleh Muhammad Yunan Putra, mengenai epistemologis dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain persoalan keperdataan, terdapat kajian lain yang mengenai persoalan kepidanaan (jinayah) yang diangkat oleh Syarif Hidayatullah, dimana mengkaji tentang eksistensi hukum pidana Islam dalam sebagai salah satu sumber rujukan hukum dalam konteks pidana dan perkembangan serta kedudukan hukum pidana Islam sebagai rujukan dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia.
  • Maret
    Vol 1 No 1 (2017)

    Perbincangan mengenai peristiwa hukum yang terjadi seakan tidak berakhir. Hal ini disebabkan sifat dasar manusia yang berkembang dinamis, sehingga secara tidak langsung memaksa hukum –baik hukum Islam maupun hukum positif- untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Mengawali pembahasan dalam edisi pertama ini, M. Aminullah menguraikan pandangan hukum dari Yusuf Qardhawi tentang aborsi hasil pemerkosaan. Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Yusuf al-Qardhawi adalah diperbolehkan; Adnan dan Syamsuddin yang menganalisis tentang praktek prostitusi terselubung di kota Bima. Di samping itu, Yayuk Kusumawati mengurai lebih kompleks tentang pernikahan di usia dini atau lebih dikenal dengan istilah merariq kodeq di Pulau Lombok. Selanjutnya ditegaskan oleh Zuhrah bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali terjadi pada masyarakat yang cenderung mengusung budaya patriarki, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan  di Kota dan Kabupaten Bima. Masih dalam wilayah hukum kabupaten Bima, Hajairin menganalisis konstruksi hukum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Ditambah lagi dengan konsep tentang kedudukan moral dan hukum dalam bangunan hukum Indonesia oleh Taufik Firmanto.

1 - 9 of 9 items