AKTUALISASI KEWARISAN PADA NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Keywords: waris, nikah di bawah tangan, hukum, indonesia

Abstract

Persoalan kewarisan sering terjadi suatu masalah ketika berkaitan dengan jumlah serta status sebagai ahli waris, dalam sistem kewarisan di Indonesia, bahwa seseorang dapat mendapatkan warisan apabila ia memiliki kekerabatan yakni memiliki hubungan darah, serta berstatus perkawinan. Namun yang menjadi persoalan apabila perkawinan tersebut tidak memiliki status hukum yang sah secara hukum, dalam artian tidak memiliki status hukum di mata negara, hal ini mengakibatkan proses upaya seseorang dalam meminta hak nya atas kewarisannya menjadi terbatas dan malah tertutup dikarenakan tidak dimilikinya kepastian hukum bahwa ia telah mempunyai status perkawinan. Begitupun bagi kewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak sah tersebut atau anak hasil luar perkawinan yang dalam hukumnya hanya memiliki hubungan hukum dan kewarisan dari pihak ibu, dari hal itulah maka perlu dibahas akan persoalan yang sering hadir di masyarakat guna memperjelas status dari kewarisan dari hasil nikah di bawah tangan.

References

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan: disertai dengan: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penggunaan Zakat. Nuansa Aulia, 2009.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010.
Hidayatullah, Syarif. “TRANSFORMASI DAN KONTRIBUSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial 1, no. 2 (2019): 9. http://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/57.
Komisi Fatwa, Majelis Ulama Indonesia. “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 10 Tahun 2008 Tentang NIKAH DI BAWAH TANGAN.” Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, September 17, 2008. https://mui.or.id/produk/fatwa/1037/nikah-di-bawah-tangan/.
Mas’ud, Ibnu, and Zaenal Abidin. Fiqih Mazhab Syafi’I Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Nurudin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2014.
Republik Indonesia. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta, 1991.
———. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1975.
———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1974.
Somawinata, Yusuf. “HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA.” ALQALAM 26, no. 1 (April 30, 2009): 129.
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. P.T. Intermasa, 1978.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2012.
“Fatwa Tarjih Tentang Nikah Sirri | Suara Muhammadiyah.” Last modified May 21, 2016. Accessed April 25, 2021. https://suaramuhammadiyah.id/2016/05/22/fatwa-tarjih-tentang-nikah-sirri/.
“Ulasan lengkap : Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK.” hukumonline.com/klinik. Accessed April 25, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk/.
Published
2021-03-08
How to Cite
Hidayatullah, Syarif. 2021. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 5 (1), 33-52. Accessed May 16, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.601.
Section
Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum