• Oktober
    Vol 2 No 2 (2018)
  • Maret
    Vol 2 No 1 (2018)

    Pada Jurnal edisi kali ini, membahas mengenai konsep hukum atas keadaan sosial maupun mengenai hukum secara formil yang diterapkan baik dalam ranah peradilan dan masyarakat dalam memehami konsep hukum secara umum, hal ini terlihat kajian penelitian baik di awali dengan konsep hukum yang dilihat dari ranah sosial oleh Syarif Hidayatullah dengan judul Nikah Bawah Tangan Atas Tuduhan Zina (Qadhaf) Perspektif Sosiologi Hukum, selain itu kajian dalam konsep hukum tentang realitas penerapan dibahas oleh Yayuk Kusumawati dengan tema Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur dan Tindakan Kondusif Perlindungan HAM; Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah dengan judul Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia); dan Analisis Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak oleh M Ahmad R. Selain dalam konsep hukum positif, dalam konsep kajian keislaman di bahas juga, yang mana terdapat tiga penulis yang menganggat kajian yakni, Al-Robin dengan kajian Problematika Hukum Pembagian Waris Dalam Pendekatan Teori Qath'i Zhanni, lalu dari Muhammad Ilham dengan kajian Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam, terakhir oleh Muhammad Yunan Putra dengan fokus kajian Talfiq dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-pandangan Ulama Fikih. semua tema tersebut menjadi poin kajian dalam edisi jurnal kali ini, dengan melihat sejauhmana konsep hukum yang ada di Indonesia baik kajian fokus pada hukum positif, hukum Islam, maupun interaksi hukum dengan masyarakat menjadikan kajian pada edisi kali ini menarik untuk diteliti dan dikaji.

  • Oktober
    Vol 1 No 2 (2017)
    Mengawali pembahasan dalam edisi kedua ini, Yayuk Kusumawati membahas mengenai representasi hukum dalam merekayasa. Representasi hukum bisa dari berbagai aspek, melalui pembahasan Rafik Patrajaya, tentang hak dalam perspektif kajian undang-undang mengenai hukum keluarga, dimana menjabarkan bagaimana penjaminan hak istri serta hak anak. Persoalan mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan berkaitan erat dengan persoalan gender, hal ini dipertegas oleh Nur Adilah Mahyadin dalam pembahasan mengenai pendekatan gender dalam studi Islam. Mengenai perkawinan dikuatkan lagi oleh kajian dari Muhammad Ilham yang menitikberatkan mengenai konteks perkawinan sirri yang marak diperdebatkan. Selain itu kajian ini dipertegas lagi oleh Armawansyah, yang mengkaji hal yang sama namun menitikberatkan pada konteks akibat hukum baik itu perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kajian Hukum Islam, apalagi pernikahan berhubungan erat pula mengenai persoalan waris, hal ini dikaji lagi oleh Nuzha, yang mana mengenai persoalan hutang dalam konsep waris, serta perspektif wasiat wajibah. Selanjutnya dalam kajian lain yang ditulis oleh Muhammad Yunan Putra, mengenai epistemologis dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain persoalan keperdataan, terdapat kajian lain yang mengenai persoalan kepidanaan (jinayah) yang diangkat oleh Syarif Hidayatullah, dimana mengkaji tentang eksistensi hukum pidana Islam dalam sebagai salah satu sumber rujukan hukum dalam konteks pidana dan perkembangan serta kedudukan hukum pidana Islam sebagai rujukan dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia.
  • Maret
    Vol 1 No 1 (2017)

    Perbincangan mengenai peristiwa hukum yang terjadi seakan tidak berakhir. Hal ini disebabkan sifat dasar manusia yang berkembang dinamis, sehingga secara tidak langsung memaksa hukum –baik hukum Islam maupun hukum positif- untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Mengawali pembahasan dalam edisi pertama ini, M. Aminullah menguraikan pandangan hukum dari Yusuf Qardhawi tentang aborsi hasil pemerkosaan. Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Yusuf al-Qardhawi adalah diperbolehkan; Adnan dan Syamsuddin yang menganalisis tentang praktek prostitusi terselubung di kota Bima. Di samping itu, Yayuk Kusumawati mengurai lebih kompleks tentang pernikahan di usia dini atau lebih dikenal dengan istilah merariq kodeq di Pulau Lombok. Selanjutnya ditegaskan oleh Zuhrah bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali terjadi pada masyarakat yang cenderung mengusung budaya patriarki, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan  di Kota dan Kabupaten Bima. Masih dalam wilayah hukum kabupaten Bima, Hajairin menganalisis konstruksi hukum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Ditambah lagi dengan konsep tentang kedudukan moral dan hukum dalam bangunan hukum Indonesia oleh Taufik Firmanto.

1 - 4 of 4 items